DPRD Palangka Raya

Perlu Evaluasi Mendalam dan Sanksi SPPG yang Lalai

10
×

Perlu Evaluasi Mendalam dan Sanksi SPPG yang Lalai

Sebarkan artikel ini
HM Khemal Nasery Anggota DPRD Palangka Raya

Tanggapan Anggota Dewan Setelah Kasus di SDN 3 Bukit Tunggal

PALANGKA RAYA – Gangguan kesehatan yang menimpa 27 murid SDN 3 Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) mendapat sorotan dari anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya HM Khemal Nasery. Wakil rakyat itu menegaskan perlu sanksi tegas diberikan bagi seluruh dapur program makan bergizi gratis yang terbukti lalai.

Menurut Khemal, kasus di SDN 3 Bukit Tunggal dijadikan contoh agar pengelola lain lebih berhati-hati. “Kalau terbukti lalai, jangan ragu putus kontrak. Pemilik dapur MBG di Palangka Raya harus diberi sanksi tegas, bahkan bisa sampai pidana. Supaya jadi contoh bagi dapur-dapur lain agar tidak sembrono memberi makan anak orang,” tegasnya, Rabu (1/10/2025).

Khemal menekankan, kasus dugaan keracunan di SDN 3 Bukit Tunggal pada 4 September 2025 harus diusut sampai tuntas. Puluhan pelajar sempat pusing, radang tenggorokan dan sakit perut yang diduga akibat saus kedaluwarsa yang digunakan sebagai pendamping burger oleh SPPG.

Dia menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan MBG. “Program MBG untuk pemenuhan gizi anak bangsa. Tidak boleh disalahgunakan oleh pengelola ceroboh. Harus ada ahli gizi, jangan asal tunjuk pengelola dapur,” ucapnya.

Menurut Khemal, evaluasi pengelolaan MBG tidak boleh hanya formalitas. Semua proses mulai dari memasak, pengemasan, pengantaran ke sekolah, hingga jam konsumsi siswa, harus jelas dan transparan.

Khemal menegaskan, jumlah korban tidak boleh dijadikan ukuran. “Satu anak pun berharga, minimal bagi orang tuanya. Kalau ada keracunan, wajib diusut sampai tuntas,” tambahnya.

DPRD mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya dan tim pengawas MBG segera melakukan inspeksi mendadak dan memperkuat tata kelola. Khemal menekankan, masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji evaluasi.

“Program ini bagus, tapi pelaksanaannya harus ketat. Jangan main-main, taruhannya nyawa anak bangsa. Kasus SDN 3 Bukit Tunggal harus jadi momentum memperkuat pengawasan dan profesionalisme dapur MBG,” ungkap Khemal. (ter/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *