Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menyoroti pencabutan kartu identitas liputan Istana Kepresidenan yang dialami jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Ia mengimbau, peristiwa serupa tidak terulang karena dapat menimbulkan kesan pembungkaman.
“Pers memiliki mandat publik untuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi apa adanya, termasuk melalui pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Presiden maupun pejabat negara,” kata Junico kepada wartawan, Selasa (30/9).
Junico menilai pencabutan akses liputan hanya karena pertanyaan kritis berpotensi mencederai kebebasan pers dan menciptakan preseden buruk bagi iklim demokrasi. Menurutnya, langkah tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pencabutan akses liputan justru dapat menimbulkan kesan pembungkaman dan merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga keterbukaan informasi,” tegas legislator PDIP itu.
Junico menegaskan, dinamika antara jurnalis dan pejabat publik seharusnya disikapi dengan kepala dingin serta keterbukaan terhadap kritik.
“Semua pejabat publik tetap perlu kritik untuk perbaikan dan pertanggungjawaban program. Termasuk kami di DPR pun berbenah karena kritik yang disampaikan turut memperbaiki kinerja,” ucapnya.
Ia menambahkan, demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme politik formal, tetapi juga dari sejauh mana negara menghormati pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan kebenaran kepada rakyat.
“DPR RI berkomitmen mengawal agar kasus serupa tidak terulang, demi terjaganya kebebasan pers dan kualitas demokrasi Indonesia,” pungkasnya.
SUMBER : JAWA.POS
