Hingga Menghambat Pembangunan di Daerah
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan berharap agar Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tidak menjadikan adanya pemangkasan anggaran berupa Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penghambat pembangunan.
“Tentu kami juga prihatin atas adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah, termasuk Kota Palangka Raya,” ucap Hatir, beberapa waktu lalu.
Mantan manajer Persepar Palangka Raya yang bernah berkiprah di sepak bola nasional itu menjelaskan, kondisi tersebut tidak hanya dialami Kota Palangka Raya saja. Tapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Adanya pemotongan tersebut membuat daerah harus kembali menyesuaikan berbagai program yang sebelumnya sudah direncanakan.
Hatir menegaskan, dampak pemotongan anggaran itu cukup terasa, terutama pada program-program pembangunan. Sejumlah agenda yang sebelumnya masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah terpaksa ditunda, bahkan dibatalkan.
“Program yang sudah direncanakan memang tidak bisa dilaksanakan. Tapi kita tetap optimis bahwa belanja-belanja wajib, gaji para PNS dan pegawai lainnya tetap aman,” jelasnya.
Hatir menilai, meskipun ada penyesuaian, kebutuhan utama daerah seperti gaji aparatur dan belanja rutin masih dapat terpenuhi. Hal ini menjadi prioritas utama yang harus dijaga agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil.
Menurut dia, masih terbuka kemungkinan adanya tambahan transfer anggaran dari pusat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memberi sinyal bahwa alokasi anggaran bisa saja ditambah. “Namun karena sudah nota keuangan, masih dicari pintu masuknya ke APBN,” tuturnya.
Ia menilai, Pemko Palangka Raya perlu mengambil langkah nyata dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Hatir, dengan keterbatasan transfer pusat, daerah harus berinovasi dan kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru.
Potensi lokal selama ini dinilai belum tergarap maksimal, bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. “Ini kesempatan juga bagi pemko untuk benar-benar menggali PAD potensi daerah yang bisa dipakai untuk dana pembangunan daerah,” pungkasnya. (ter/ens)
