PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono menyampaikan, bahwa tanggung jawab pemungutan pajak alat berat seharusnya tidak hanya dibebankan kepada dinas pendapatan saja.
Ia mengatakan tanggung jawab itu melainkan juga melibatkan dinas-dinas lain, yang terkait langsung dengan penggunaan alat berat, seperti dinas perkebunan, energi dan sumber daya mineral (esdm), kehutanan, dan dinas pekerjaan umum.
“Jangan sampai alat berat itu bekerja di sini, tetapi pajaknya dibayar di luar Kalimantan Tengah,” ucapnya, Senin (29/9/2025).
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD berencana membuat regulasi yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan badan pendapatan. Regulasi ini bertujuan agar dinas-dinas terkait yang menggunakan alat berat dapat turut serta dalam memungut pajak.
Purdiono menjelaskan, bahwa isu pajak alat berat ini sebenarnya bukan masalah baru. Sebelumnya, pajak alat berat menjadi sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh provinsi, namun kebijakan tersebut pernah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dibatalkan.
“Alat berat ini unik, awalnya menjadi sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh provinsi akan tetapi pernah digugat di MK, sehingga hal itu dibatalkan,” lugasnya.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Gubernur beserta jajarannya, dapat melihat permasalahan ini secara komprehensif.
Sebagai Komisi I DPRD Kalimantan Tengah yang bermitra dengan badan pendapatan, Purdiono berharap optimalisasi pajak alat berat ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyoroti bahwa peraturan terkait pajak alat berat sudah lama ada dan berbentuk undang-undang.
Purdiono juga mengingatkan, agar peraturan terbaru terkait pajak alat berat tidak hanya menyasar pengusaha lokal, tetapi juga pengusaha dari luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Tengah.
“Oleh karena itu saya berharap Gubernur Kalteng beserta jajarannya, melihat hal tersebut secara komprehensif,” jelasnya. (rdi/rdo)
