Pengelolaan Fiskal Tetap Terjaga, Pemko Siapkan Langkah Strategis
PALANGKA RAYA – Secara mayoritas, pemerintah daerah berpotensi mengalami turbulensi fiskal pada tahun 2026. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi pada sektor perekonomian, mulai dari bekurangnya standar pelayanan publik hingga bertambahnya beban masyarakat.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menjelaskan, salah satu permasalahan utama yang akan dihadapi yakni penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut wali kota, TKD Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya pada tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 253 miliar. Namun tidak hanya itu, TKD nasional juga mengalami penurunan sekitar Rp 155 triliun.
“Jadi, Pemerintah Kota Palangka Raya untuk TKD 2026 itu mengalami penurunan sebanyak Rp 253 miliar. Kalau kita lihat, TKD nasional juga mengalami penurunan sekitar Rp 155 triliun. Jadi memang ada penurunan TKD dari pusat,” ungkap Fairid saat ditemui media di Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (25/9/2025).
Fairid menjelaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal, khususnya terkait pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Untuk itu, kata Fairid, pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak penurunan TKD terhadap masyarakat. “Dengan adanya penurunan TKD ini, kami harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar dampaknya tidak terlalu besar terhadap masyarakat maupun dunia usaha,” jelasnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya berharap dukungan dari semua pihak agar upaya pengelolaan fiskal tetap terjaga dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, serta tidak memberatkan masyarakat maupun dunia usaha. (ter/ens)
