PALANGKA RAYA – Belasan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Petani, yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh universitas di Kota Palangka Raya bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menggelar aksi damai di Gerbang Masuk Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (25/9/2025).
Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan penyampaian aspirasi terkait kebijakan cetak sawah rakyat (CSR) yang dinilai belum berjalan efektif.
Ketua DPC GMNI Palangka Raya sekaligus Koordinator Lapangan Aksi Dida Pramida menegaskan, program CSR perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kami menilai CSR tersebut tidak berjalan secara efektif. Selain itu, kami juga menuntut keterlibatan pemerintah dalam program yang sudah berjalan. Jangan hanya membuat perencanaan, tapi harus ada evaluasi nyata,” ucapnya.
Dida menambahkan, mahasiswa juga perlu dilibatkan dalam program tersebut, baik dalam pengawasan maupun audit berkala di lapangan.
Menurut dia, mahasiswa tidak hanya sebagai penonton, melainkan bagian dari masyarakat yang berhak mengetahui dan mengawal kebijakan pemerintah. “Keterlibatan itu penting, tidak hanya sebatas mengecek lalu ditinggalkan. Mahasiswa juga bisa melakukan audit secara berkala,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya Jales Veva Jaya Mahe menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan. Di antaranya, menghentikan sementara program CSR dan melakukan evaluasi pada lahan berpotensi gagal di Kalteng.
Jales juga mendesak pemerintah membentuk tim investigasi dan inventarisasi independen, yang melibatkan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat lokal untuk mengelola lahan sawah yang telah tercetak.
Selain itu, pihaknya minta pemerintah segera melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat lokal, serta mendorong Gubernur Kalteng mengeluarkan peraturan gubernur tentang pembukaan dan pengelolaan lahan yang memperhatikan kearifan lokal.
Rekomendasi lainnya yaitu audit ketersediaan dan penyaluran pupuk, membangun pabrik pupuk serta penggilingan beras sebagai bagian dari hilirisasi pertanian, serta memberikan sanksi tegas kepada pemangku kebijakan yang tidak melaksanakan sosialisasi terkait peraturan gubernur.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan apresiasi atas aspirasi mahasiswa. “Terkait CSR, tentu harus benar-benar memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pemerintah provinsi juga sudah menjalankan hilirisasi. Tahun ini kita sudah menerima tiga alat produksi, seperti mesin pengolah padi medium menjadi premium di Desa Pantik, alat pengubah padi menjadi beras di Sampit, serta alat pengolahan pakan ternak di Desa Pahauman,” jelasnya.
Edy menambahkan, pemerintah telah menghentikan sebagian program CSR secara bertahap. Dari target awal 80.000 hektare, kini tersisa 40.000 hektare, setelah dilakukan addendum. Pemprov Kalteng juga sudah membentuk tim monitoring, dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut serta. “Kalau adik-adik mahasiswa ingin bergabung dalam tim monitoring, kami sangat persilakan,” pungkasnya. (rdi/ens)
