PALANGKA RAYA – Penilaian Adipura Tahun 2025 kini lebih menitikberatkan pada aspek persampahan, khususnya dalam hal pengurangan sampah dari sumber, daur ulang, dan partisipasi aktif masyarakat.
Untuk memastikan, kesiapan daerah dalam menghadapi penilaian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor), Selasa (23/9/2025) di Aula Kantor DLH Provinsi Kalteng, Jalan Willem A. Samad No. 8, Palangka Raya.
Kepala DLH Provinsi Kalteng, Joni Harta, menegaskan bahwa penilaian ADIPURA kini semakin tegas dan objektif. Fokus utamanya bukan lagi sekadar pada kebersihan permukaan, tetapi pada pengelolaan sampah secara menyeluruh, dari hulu ke hilir.
“Bagaimana kota bisa menjadi bersih, bagaimana mengelola sampah dari hulu ke hilir dengan penekanan pada pengurangan dari sumbernya, serta penguatan partisipasi masyarakat dan penerapan sistem daur ulang yang progresif,” jelas Joni.
Ia menambahkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen menuntaskan Zero Waste 2030, yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalteng, khususnya dalam penguatan infrastruktur dan ekonomi desa berbasis lingkungan.
“Kami ingin agar setiap daerah memiliki strategi pengelolaan sampah yang terukur dan terarah. Dengan demikian, target peningkatan kualitas lingkungan sekaligus capaian prestasi ADIPURA bisa diraih bersama-sama,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Pusdal Kalimantan, Fitri Harwati menekankan, bahwa pengelolaan sampah adalah isu utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ia mengingatkan, bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak luas, mulai dari pencemaran udara hingga kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.
“Kehadiran bapak dan ibu dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengelola lingkungan lebih baik lagi. Sampah adalah hal mendasar yang bisa menjadi pemicu permasalahan lingkungan lainnya,” tegas Fitri.
Dia berharap rapat koordinasi ini tidak hanya menjadi ajang persiapan teknis menghadapi penilaian Adipura, tetapi juga sebagai momentum membangun kesadaran kolektif dan memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
“Ke depan, pengelolaan lingkungan di Kalimantan harus semakin maju dan adaptif, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (ifa/abe)
