PALANGKA RAYA – Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar menyampaikan, bahwa pengajuan Raperda ini didasari oleh perkembangan situasi dan kondisi terkini, yang menyebabkan ketidaksesuaian APBD Murni dengan asumsi awal.
“Perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati, kemampuan fiskal daerah, serta proyeksi pendapatan dan belanja daerah, yang tidak tercapai menjadi dasar pertimbangan utama,” ucapnya, Jumat (12/9/2025).
DPRD Kalteng menyatakan kesepahaman dengan berbagai asumsi, yang mendasari pengajuan Raperda tersebut oleh Pemerintah Provinsi. Dewan memahami, bahwa perubahan anggaran pada APBD 2025 disebabkan oleh pengurangan target pendapatan daerah, dibandingkan dengan target APBD Murni.
Selain itu, adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga memengaruhi perubahan proyeksi Belanja Daerah dalam Rancangan Kerangka Pendanaan Perubahan APBD 2025.
Adapun Pagu Anggaran Belanja Daerah berkaitan dengan pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A. 2025, bahwa jumlah Belanja Daerah sebesar Rp8,35 Triliun lebih adalah untuk mendanai 219 Program, 683 Kegiatan, dan 2.292 Sub Kegiatan.
Untuk kerangka struktur pendanaan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah Pendapatan Daerah Rp7.984.700.495.715,00, sedangkan Belanja Daerah Rp8.350.310.078.958,56, untuk Defisit Rp365.609.583.243,56.
Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan
Daerah Rp378.609.583.243,56, untuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp378.609.583.243,56, selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Rp13.000.000.000,00, untuk Pembayaran Pokok Utang Rp13.000.000.000,00, dan terakhir Pembiayaan Netto Rp365.609.583.243,56. (rdi/rdo)
