PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyiapkan perangkat monitoring yang akan dipasang langsung di perusahaan, sehingga pemakaian air dapat terpantau secara transparan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung mengatakan, pajak air permukaan memiliki kontribusi signifikan bagi PAD, jika dikelola dengan baik. Karena itu, Pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kini gencar melakukan sosialisasi, sekaligus menyiapkan sistem pengawasan yang lebih modern.
“Pajak air permukaan sedang terus kita sosialisasikan. Teman-teman di Bapenda juga menyiapkan peralatan yang nantinya dipasang di masing-masing perusahaan, sehingga pemakaian air bisa terlihat secara jelas,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Menurut Leonard, langkah ini penting untuk memastikan perusahaan yang menggunakan air permukaan dalam kegiatan operasionalnya, dapat memberikan kontribusi yang adil kepada daerah.
Selain itu, kebijakan ini, juga sekaligus menjadi bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam agar tidak digunakan secara berlebihan tanpa tanggung jawab.
“Kita ingin semua perusahaan terbuka dan patuh. Karena mereka beroperasi di Kalteng, tentu harus ikut peduli terhadap pembangunan melalui pajak yang dibayarkan,” tegasnya.
Leonard menambahkan, pemungutan pajak air permukaan tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar pemanfaatan sumber daya alam berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Dengan adanya sistem monitoring ini, kita berharap penggunaan air lebih tertib, transparan, dan bermanfaat untuk pembangunan serta masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (ifa/abe)
