PALANGKA RAYA – Belum lama ini, ada 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dan 8 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diambil sumpah dan janji sebagai abdi negara.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menekankan tentang pentingnya disiplin, profesionalisme, dan etika bagi ASN baru. “Status sebagai ASN bukan hanya kedudukan, tetapi amanah moral dan tanggung jawab profesional untuk melayani publik,” ucapnya.
Zaini juga mengingatkan agar para ASN baru dapat memahami tugas serta fungsinya dalam menjaga kedisiplinan, dan memegang teguh etika serta moral sebagai abdi negara.
Tapi Pemko Palangka Raya menyoroti nasib 293 tenaga kontrak/PTT yang belum masuk database dan bekerja kurang dari dua tahun.
Tenaga-tenaga tersebut dianggap krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama di lapangan, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang meliputi pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pekerja taman.
Tenaga kontrak/PTT yang masuk database dan telah bekerja lebih dari dua tahun sudah diajukan menjadi PPPK paruh waktu, dan telah mendapat persetujuan.
“Bagi yang belum masuk database dan masa kerjanya kurang dari dua tahun, mekanismenya memang belum diatur dalam regulasi saat ini,” jelas Zaini.
BKPSDM telah mengajukan surat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tenaga tersebut bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. “Sementara menunggu persetujuan, beberapa tenaga tetap bekerja melalui skema outsourcing yang dibayar pemko. Sehingga kebutuhan tenaga lapangan tetap terpenuhi dan layanan publik berjalan lancar,” tambahnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya berharap agar seluruh tenaga kontrak yang dibutuhkan dapat segera disetujui menjadi PPPK paruh waktu. (ter/ens)
