PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kalteng menyelenggarakan Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Kebijakan Bagi Kabupaten/Kota se-Kalteng di Aula Bapperida Kalteng, Selasa (9/9/2025).
Kegiatan itu, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai integrasi gender dalam kebijakan pembangunan daerah, memperkuat kapasitas kelembagaan serta mendorong percepatan pencapaian indikator pembangunan gender.
Plt Sekda Provinsi Kalteng melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Diikuti oleh, Kepala DP3APPKB Kalteng, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng, IRBAN II Inspektorat Kalteng, serta Peserta Workshop dari Inspektorat Kabupaten atau Kota se-Kalteng.
Dalam sambutan Plt Sekda yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM menegaskan, bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.
“Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan nasional yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Karena itu, setiap daerah harus memasukan prespektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi,” jelasnya.
Plt. Sekda juga menekankan pentingnya ketersediaan data terpilah yang berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah dan kondisi sosial ekonomi, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kebijakan responsif gender dapat terwujud bila didukung data akurat. Hal ini menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah sangat dibutuhkan dalam mensukseskan PUG.
“Kunci keberhasilan PUG adalah kolaborasi. Semua harus bersinergi, saling melengkapi, dan saling mendukung,” tegas Plt. Sekda.
Pemprov Kalteng berharap kegiatan tersebut menjadi forum yang melahirkan gagasan konstruktif serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di seluruh Kabupaten atau Kota.
“Dengan demikian, integrasi prespektif gender diharapkan dapat berjalan lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan, demi kemajuan pembangunan daerah,” pingkasnya. (ter/abe)
