PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Namun, dengan luasnya wilayah dan keterbatasan anggaran, Pemprov Kalteng dituntut selektif dalam menentukan fokus pembangunan agar tepat sasaran.
“Komitmen kita sudah jelas, sekurang-kurangnya 40 persen dari total belanja APBD dialokasikan untuk infrastruktur pelayanan publik. Tetapi dengan kondisi wilayah Kalteng yang begitu luas, kita harus cermat dalam memilih titik pembangunan, terutama di daerah yang masih tertinggal,” kata Edy, Selasa (2/9/2025).
Ia menekankan, selektivitas anggaran sangat penting agar pembangunan infrastruktur dasar di daerah pelosok, perbatasan serta konektivitas antarwilayah benar-benar memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Edy menyebut, bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis analisis potensi daerah. Sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kerja sama lintas pemerintahan juga diperlukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat optimal.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Kita terus membuka ruang masukan dari masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha untuk memperkuat arah kebijakan,” ujarnya.
Dengan strategi yang lebih terarah, Pemprov Kalteng yakin keterbatasan anggaran tidak akan menjadi hambatan, melainkan tantangan untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar efektif dan berkelanjutan. (ifa/abe)
