PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan masih menghadapi tantangan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyebut potensi pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar, namun pengelolaannya belum maksimal.
“Kalau dari sumber pendapatan, kita masih belum maksimal. Potensinya besar, tapi harus terus dioptimalkan. Artinya kita punya peluang besar untuk meningkatkan fiskal daerah,” kata Edy, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan masih menjadi penyumbang utama pendapatan daerah. Termasuk di dalamnya pajak air permukaan (PAP), pajak kendaraan bermotor dan sumber-sumber lain yang berpotensi besar untuk digali.
“Kita punya sektor unggulan, terutama perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Kalau bisa dikelola lebih optimal, tentu akan berdampak pada penguatan APBD kita,” jelasnya.
Edy menambahkan, kondisi fiskal Kalteng juga menjadi perhatian pemerintah pusat dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, terutama terkait transfer pusat dan kemandirian daerah.
“Provinsi dan kabupaten/kota dengan fiskal kuat biasanya ditopang oleh optimalisasi PAD. Nah, untuk Kalteng kita sedang dorong ke arah itu agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat,” ujarnya.
Dengan penguatan fiskal, lanjut Edy, pemerintah daerah akan lebih leluasa membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terkendala keterbatasan anggaran.
“Kita ingin APBD benar-benar bisa mendukung pembangunan, tapi itu harus seimbang dengan kemampuan daerah. Jadi strategi kita jelas, optimalkan potensi yang ada agar fiskal makin kuat,” pungkasnya. (ifa/abe)
