PALANGKA RAYA – Rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo menegaskan, bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan.
“Semua masih di meja Pak Gubernur. Kita akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau memang dirasa perlu, tentu akan dipertimbangkan, tapi sekarang kita sedang melaksanakan efisiensi anggaran,” kata Edy, Selasa (2/9/2025).
Ia menambahkan, hingga saat ini Pemprov masih menggunakan standar lama terkait gaji dan tunjangan DPRD, karena APBD daerah masih terbatas.
“Belum ada kenaikan, sementara masih menggunakan yang lama,” ujarnya.
Edy menekankan, kondisi keuangan daerah harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan, termasuk menyangkut belanja untuk DPRD. Terlebih, saat ini Kalteng masih berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
“Kita akan lihat dulu kemampuan APBD. Potensi PAD sebenarnya besar, tapi belum maksimal. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam mengelola anggaran,” pungkasnya. (ifa/abe)
