PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan, komitmennya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat dan stabil, baru-baru ini.
Edy menjelaskan, kemandirian fiskal merupakan tujuan jangka panjang agar daerah mampu membiayai pembangunan dari kekuatan sendiri. Menurutnya, langkah ini hanya dapat tercapai melalui perencanaan pendapatan dan belanja yang rasional, cermat serta kreatif.
“Kami meyakini APBD yang sehat dan stabil dapat kita mulai dari proses perencanaan dan pengawasan yang baik, dengan memperhitungkan postur pendapatan dan belanja secara tepat. Langkah ini juga menjadi kunci untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), transparansi dan akuntabilitas juga harus dijaga agar serapan anggaran lebih maksimal. Dengan begitu, APBD tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai.
Meski terdapat pengurangan belanja modal dalam APBD Perubahan, Edy memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Justru efisiensi anggaran diarahkan agar belanja daerah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelayanan publik akan terus dijaga, karena hal itu bagian penting dari visi misi Gubernur Kalimantan Tengah yang dituangkan melalui program prioritas Huma Betang,” tegasnya. (ifa/abe)
