PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) pembahasan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (27/8/2025), secara virtual dari Ruang Multimedia Wakil Gubernur Kalteng.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus, di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Rakor diikuti oleh jajaran Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, BIN, serta para gubernur, pangdam, kapolda dan kabinda dari seluruh Indonesia, baik secara tatap muka maupun daring.
Rapat tersebut bertujuan untuk membahas secara komprehensif perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di berbagai daerah.
Sejumlah paparan disampaikan oleh TNI, Polri, dan BIN terkait dinamika keamanan aktual serta langkah antisipatif menghadapi potensi gangguan kamtibmas di Indonesia.
Terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian khusus, yakni insiden perbatasan RI-RDTL, dinamika di Papua serta demo kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah. Ketiga isu tersebut menunjukkan potensi eskalasi konflik di bidang politik, sosial dan keamanan yang perlu diantisipasi secara cepat dan terukur.
Wagub Edy menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah, sekaligus mendukung kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan.
“Kita berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah, sekaligus mendukung kebijakan nasional di bidang politik, hukum dan keamanan,” ucap Wagub.
Pemerintah Provinsi Kalteng menunjukkan keseriusan dalam memperkuat koordinasi pusat-daerah, guna memastikan langkah antisipatif di tingkat wilayah serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif.
Pada rakor tersebut juga menghasilkan beberapa kesepakatan penting, diantaranya penguatan sistem kewaspadaan nasional, peningkatan koordinasi intelijen serta penanganan unjuk rasa secara humanis. (ter/abe)
