PALANGKA RAYA – Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Para wakil rakyat menilai bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik mengungkapkan kekecewaannya, terhadap kinerja BUMD yang dinilai belum optimal. Ia menduga salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah penempatan individu yang tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang usaha BUMD tersebut.
“Oleh karena itu pentingnya penempatan tenaga profesional yang kompeten di posisi-posisi strategis,” ucapnya, Kamis (28/8/2025).
Sutik menambahkan, peran Gubernur Kalteng sangat penting dalam menentukan arah dan kualitas pengelolaan BUMD. Menurutnya, gubernur memiliki kewenangan, untuk menempatkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan untuk mengisi posisi-posisi kunci dalam BUMD.
“Peran gubernur cukup menentukan dalam menempatkan orang-orang berkompeten untuk mengisi posisi strategis dalam BUMD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutik berharap agar Pemerintah Provinsi Kalteng dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang ada. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang menghambat kinerja BUMD, serta memberikan rekomendasi solusi yang tepat.
“Kita berharap pemerintah provinsi dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap BUMD yang ada,” pungkasnya.
Dengan adanya evaluasi dan perbaikan yang komprehensif, diharapkan BUMD-BUMD di Kalteng dapat meningkatkan kinerja mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng secara keseluruhan. (rdi/rdo)
