Empat Daerah di Kalteng Siap Mulai Program SR
PALANGKA RAYA – Meski direncanakan mulai beroperasi pada September 2025, Sekolah Rakyat (SR) Kota Palangka Raya sempat menghadapi dinamika pada tahap awal.
Dua calon siswa Sekolah Rakyat di Kalteng memilih mundur dari daftar penerimaan dengan alasan orang tua belum siap melepas anak mereka tinggal di asrama. Data nasional, ada 115 calon siswa Sekolah Rakyat mengundurkan diri.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengungkapkan, meski konsep sekolah ini bertujuan mendidik siswa dalam lingkungan yang terstruktur dan disiplin, nyatanya sebagian anak belum siap secara emosional untuk jauh dari orangtua.
“Kadang-kadang anak-anak ini tidak terbiasa hidup jauh dari orangtua, kemudian makan bersama orang. Hal-hal ini yang kami lakukan antisipasi supaya anak-anak tetap betah di Sekolah Rakyat,” kata Zaini, beberapa waktu lalu.
Wakil wali kota mengakui, beberapa siswa sudah mengundurkan diri, bukan karena keterbatasan fasilitas, melainkan karena masih terbawa suasana rumah dan belum terbiasa hidup komunal.
“Itu akan kami antisipasi dengan pembiasaan kebiasaan baru yang disiplin, bisa melalui metode berkelompok di kelas. Kami usahakan mereka nyaman bersosialisasi dengan teman-temannya,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi adaptasi, SR Palangka Raya hanya merekrut siswa dari kelas III, IV, dan V SD, yang dinilai sudah cukup mandiri. “Kami tidak menerima yang kelas I dan II, tapi kami terima yang kelas III sampai V, yang sekira sudah bisa mandiri,” jelas Zaini.
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Riduan membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan, pengunduran diri beberapa siswa itu tidak berpengaruh signifikan karena sejak awal telah disiapkan calon siswa cadangan. “Ada dua orang yang mundur. Tapi cadangan kita ada 7 orang dari 75, jadi langsung terisi kembali,” jelasnya.
Dengan demikian, jumlah siswa tetap 75 anak pada jenjang sekolah dasar, yang terbagi dalam tiga kelas aktif. Yaitu kelas III, IV, dan V, masing-masing 25 siswa.
Pada tahun ajaran perdana ini, SR Palangka Raya menerima 75 siswa, yang dipilih dari keluarga prasejahtera berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Mereka akan menempati asrama di bekas gedung SDN 2 Langkai, Jalan Iskandar, Palangka Raya, yang kini difungsikan sebagai sekolah sementara.
Program sekolah rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya penduduk desil I dan II serta anak usia sekolah yang putus sekolah. Semua kebutuhan dasar siswa, mulai dari asrama, laptop, perlengkapan belajar, hingga seragam, ditanggung penuh oleh negara.
Riduan menegaskan, meski ada yang mengundurkan diri, semangat dan antusiasme siswa lain tetap tinggi. “Secara prinsip tidak ada kendala berarti. Program tetap jalan, fasilitas siap, dan siswa sudah lengkap 75 orang,” ujarnya.
Sekolah rakyat ini tidak hanya ada di Palangka Raya, tetapi juga di Kotawaringin Timur, Gunung Mas, dan Katingan. Ke depan, rencana pembangunan gedung permanen disiapkan di Km 38 Palangka Raya dengan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, ada 115 siswa yang mengundurkan diri atau sekitar 1,4 persen dari total siswa Sekolah Rakyat, yakni sebesar 9.705 orang.
Siswa Sekolah Rakyat yang paling banyak mengundurkan diri berasal dari Jawa dan Sulawesi. Setelah Jawa-Sulawesi, daerah dengan siswa Sekolah Rakyat mengundurkan diri terbanyak adalah Sumatera dan Kalimantan.
“Di Kalimantan ada 10 siswa, di Sumatera 26 siswa, di Jawa dan Sulawesi masing-masing 35 siswa. Di Bali dan Nusa Tenggara 4 siswa, dan di Maluku 5 siswa yang mengundurkan diri,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Jhonson Ahmad menyampaikan, Sekolah Rakyat rintisan telah disiapkan dengan dua rombongan belajar (rombel) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan dua rombel untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Masing-masing rombel akan menampung maksimal 25 siswa, sehingga total kapasitas penerimaan awal mencapai 100 siswa, terdiri dari 50 siswa SD dan 50 siswa SMP.
“Ya, awalnya kita usulkan jenjang SMP dan SMA, namun sesuai arahan dari pemerintah pusat, pembukaan penerimaan SD menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi,” ujar Jhonson, beberapa waktu lalu.
Sedangkan di Kotim, sebanyak 100 calon siswa Sekolah Rakyat telah didata untuk bersekolah tahun ini di Sampit. “Tadi saya perintahkan dua hari sudah selesai untuk pendataan tersebut, karena datanya diminta Kemensos untuk segera dikirim. Data itu juga akan dicocokkan dengan data yang ada di Kemensos. Profil anaknya yang diminta,” kata Wakil Bupati Kotim Irawati.
Untuk Kotim, penerimaan siswa pertama dari SD 50 siswa dan SMA 50 siswa.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat lain yang masih pendataan, para siswa di Kabupaten Katingan hadir bersama orang tua atau wali mereka, membawa seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
Seluruh peserta didik, yang terdiri atas 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA, sudah terpusat di lokasi pada hari yang sama.
Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan dan Disiplin (MPLD) telah resmi dimulai pada pertengahan Agustus 2025, sebagai bagian dari pengenalan kehidupan sekolah dan asrama. (ter/rdo/ens)
