PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen dalam melindungi eksistensi masyarakat Adat Dayak. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, dalam Seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya.
Agustiar mengatakan, masyarakat Adat Dayak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan di Kalimantan.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu ‘Manggatang Utus’, yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak dan umumnya warga Kalteng.
Prinsip ini sejalan dengan mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
“Melalui seminar ini, kita mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun,” tutur Gubernur, Minggu (24/8/2025).
Kemudian dirinya mengajak, seluruh elemen untuk bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
“Melalui forum ini kita juga menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan dan peradaban,” lanjut Agustiar.
Selain itu, ia juga menekankan semangat dialog warisan leluhur harus dijadikan pijakan dalam penyelesaian masalah tanpa kekerasan, tetapi melalui cara yang bermartabat. Kebersamaan lintas batas negara juga menjadi sorotan, khususnya bagi masyarakat Dayak yang berada di luar negeri.
Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan masyarakat Dayak berdiri tegak sebagai pilar pembangunan di Kalimantan, sekaligus menjadi bagian penting peradaban dunia.
Selain itu, juga untuk memperkuat langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan.
Pada kegiatan tersebut, turut dihadiri sebanyak lima Gubernur se-Kalimantan yang duduk bersama dalam panel strategis guna membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak masyarakat Adat Dayak.
Kehadiran para Gubernur itu juga menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan tekad bersama dalam memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
Kegiatan seminar tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh Pemerintah Daerah guna memperkuat posisi masyarakat Adat Dayak.
Sekaligus, menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak berskala internasional. (ter/abe)
