PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan studi perbandingan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat dan SMKN 9 Bandung, Kamis (21/8/2025) kemarin. Kunjungan ini bertujuan, untuk mempelajari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah vokasi.
Rombongan DPRD Kalteng dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari, bersama dengan jajaran Komisi III. Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Disdik Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kalteng menggali informasi terkait strategi Disdik Jawa Barat, dalam mendorong keberhasilan lembaga pendidikan vokasi yang telah berstatus BLUD.
Kunjungan dilanjutkan ke SMKN 9 Bandung, yang dikenal dengan status BLUD dan jurusan unggulan di bidang kuliner, tata boga, kecantikan, dan pariwisata. M. Ansyari menjelaskan, bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat bagaimana SMKN 9 Bandung dapat mandiri secara finansial melalui status BLUD.
Rombongan DPRD Kalteng disambut oleh Kepala SMKN 9 Bandung beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan proses yang telah dilalui sekolah setelah berstatus BLUD, termasuk tantangan yang dihadapi, inovasi yang dilakukan, serta penerapan Teaching Factory (TEFA).
“Persyaratan substantif, administratif, dan teknis menjadi hal utama dalam penerapan BLUD di sekolah. SMKN 9 Bandung bahkan menjadi contoh sekolah pariwisata unggul di Indonesia yang sudah menerapkan ASEAN Common Tourism Curriculum (CATC), serta menjadi rujukan praktik terbaik tingkat ASEAN,” jelasnya.
Legislator dari Partai Gerindra ini menilai bahwa apa yang dilakukan SMKN 9 Bandung, dapat menjadi inspirasi bagi SMK di Kalteng. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi yang bisa diunggulkan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Ia menambahkan, DPRD Kalteng, ingin mendorong SMK di Kalteng agar lebih unggul.
“Jika di Jawa Barat memiliki potensi pariwisata, maka Kalteng kaya dengan potensi alam. Bidang pertanian misalnya, saat ini sedang menjadi fokus pemerintah pusat. Karena itu, peran Pemprov, legislatif, hingga pihak swasta harus saling mendukung dan berkolaborasi,” pungkasnya. (rdi/rdo)
