PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan melayangkan kritik pedas, terhadap kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, tim tersebut belum menunjukkan performa maksimal, dalam menuntaskan berbagai persoalan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.
Bambang Irawan mengungkapkan, bahwa sejumlah kasus konflik sosial justru terkesan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian. Padahal, Tim PKS seharusnya menjadi garda terdepan dalam meredam potensi konflik sosial yang lebih luas di daerah.
“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” ucapnya, Jumat (22/8/2025).
Lebih lanjut, Bambang mendorong Tim PKS di seluruh kabupaten/kota untuk lebih transparan dalam menangani setiap persoalan yang muncul. Ia menekankan, pentingnya keterbukaan informasi mengenai hasil penanganan konflik kepada masyarakat luas.
“Harus ada rilis resmi, misalnya memberikan catatan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses,” ujarnya.
Bambang juga meminta agar Tim PKS secara berkala menyampaikan laporan progres penanganan konflik kepada masyarakat. Hal ini bertujuan, agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah berupaya menyelesaikan masalah yang ada.
“Jangan sampai persoalan yang ada langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi. Kalau begitu, kita harus membuka masalah dari awal lagi, dan itu tentu tidak efektif,” pungkasnya. (rdi/rdo)
