PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalteng menggelar, Pelatihan Kaji Cepat Bencana (KCB) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara hybrid, Rabu (20/8/2025).
Kegiatan tersebut diikuti oleh pejabat manajerial maupun non-manajerial dari Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten atau Kota se-Kalteng dan dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Hamka.
Dalam sambutan Gubernur Kalteng yang dibacakan oleh Hamka, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN dalam menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi.
“Berbagai bencana yang terjadi di tanah air memberi pelajaran, bahwa korban jiwa dan kerugian kerap disebabkan kurangnya pengetahuan serta ketidaksiapan dalam mengantisipasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, ASN dituntut agar mampu melakukan kaji cepat, sehingga dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Sahli KSDM itu juga menegaskan bahwa pelatihan tersebut sejalan dengan visi Kalteng BERKAH dan Kalteng Maju 2025/2030, yang menekankan pembangunan manusia yang unggul, tangguh dan berdaya saing.
Dirinya berharap, agar seluruh peserta pelatihan nantinya dapat menentukan kualitas pelayanan Pemerintah dalam menghadapi situasi darurat.
“Hasilnya akan sangat menentukan kualitas pelayanan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. ASN harus bekerja profesional, berkoordinasi lintas sektor dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Kalteng, Isna Mariany, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal yang aplikatif. Sehingga, peserta mampu menerapkan kaji cepat bencana sesuai standar dan dapat bertindak lebih sigap ketika kondisi darurat terjadi.
Melalui pelatihan KCB 2025 diikuti 30 orang peserta itu, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadapi tantangan kebencanaan.
Dengan aparatur yang lebih siap dan profesional, masyarakat diharapkan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dari risiko bencana di masa depan. (ter/abe)
