PALANGKA RAYA – Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah, Noor Fazariah Kamayanti menyampaikan, pandangan fraksinya terhadap Perubahan APBD TA 2025. Menurutnya, perubahan APBD ini merupakan instrumen strategis untuk menyelaraskan visi dan misi Gubernur dengan kebijakan fiskal nasional, terutama program prioritas Presiden (Asta Cita) dan program unggulan daerah (Huma Betang).
“Perubahan APBD TA 2025 ini sangat penting untuk memastikan program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” ucapnya saat membaca pemandangan Fraksi di Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang akan dilaksanakan pada Selasa (19/8/2025) malam kemarin.
Namun demikian, Fraksi Partai Golkar menyoroti sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,60 persen dinilai belum tercapai, dengan realisasi hingga semester I baru mencapai 4,04 persen.
“Hal ini menuntut langkah strategis yang lebih nyata dari pemerintah daerah agar target pembangunan tidak hanya bersifat normatif. Perlu ada evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi, serta upaya-upaya konkret untuk mengatasinya,” tegasnya.
Kedua, dari sisi pendapatan daerah, Fraksi Golkar menyoroti adanya koreksi turun yang cukup tajam pada target PAD. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi kebijakan dan digitalisasi sistem pemungutan pajak untuk memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat kecil.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan daerah, misalnya melalui pengembangan sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Selain itu, digitalisasi sistem pemungutan pajak juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” jelasnya.
Fraksi Partai Golkar berharap, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sehingga Perubahan APBD TA 2025 dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kalimantan Tengah. (rdi/rdo)
