PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menegaskan, komitmen menjaga stabilitas fiskal daerah melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (19/8/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M. Ansyari dan dihadiri Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung yang mewakili Gubernur serta jajaran Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
Leonard menekankan, perubahan APBD 2025 bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan upaya menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Perubahan ini disusun dengan memperhatikan capaian program, sisa tahun anggaran, antisipasi inflasi, dinamika ekonomi global, nasional, maupun regional serta isu strategis daerah,” kata Leonard.
Ia menambahkan, penyesuaian APBD, juga diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional dan memperkuat pendapatan daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M. Ansyari menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti nota keuangan tersebut secara hati-hati.
“Raperda ini akan dibahas sesuai jadwal dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan dan tata tertib DPRD,” ujarnya.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang adaptif, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada tantangan ekonomi yang fluktuatif. (ifa/abe)
