Didorong untuk Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana
PALANGKA RAYA – Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah, Endang Susilawatie menyampaikan, bahwa fraksinya telah mencermati pidato Gubernur Kalimantan Tengah terkait Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
Menurut Endang, perubahan APBD ini disusun dengan memperhatikan capaian kinerja program yang sedang berjalan, perkiraan keadaan dalam sisa tahun anggaran, dampak inflasi, dinamika ekonomi global dan nasional, serta isu-isu strategis daerah.
Selain itu, perubahan ini juga memperhatikan kebijakan nasional yang harus disesuaikan, serta realisasi pelaksanaan APBD yang berdampak langsung pada keberlangsungan program prioritas daerah.
“Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 juga berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama sebagai landasan utama perencanaan fiskal daerah,” ucapnya saat membaca pemandangan Fraksi di Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang akan dilaksanakan pada Selasa (19/8/2025) malam kemarin.
Fraksi Gerindra memandang bahwa langkah perubahan APBD ini harus diarahkan secara tajam untuk memperkuat layanan dasar pendidikan dan kesehatan, sekaligus menjawab masalah aktual yang sedang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah.
Endang menyoroti, kenaikan harga beras dan bahan pangan lain yang masih menjadi penyumbang inflasi, terutama di wilayah pedalaman yang akses distribusinya terbatas. Selain itu, memasuki musim kemarau tahun 2025 yang diperkirakan BMKG berlangsung relatif normal, ancaman kekeringan lokal dan kebakaran hutan serta lahan tetap harus diwaspadai.
“Karena itu, Fraksi Gerindra menekankan agar alokasi anggaran perubahan secara nyata memperkuat ketahanan pangan daerah, menyediakan cadangan beras pemerintah yang memadai, memperbaiki rantai distribusi hingga ke pedalaman, serta mendukung sarana dan prasarana penanggulangan bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya. (rdi/rdo)
