PALANGKA RAYA – Legislator DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan menyoroti, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum produktif dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kritik ini muncul menyusul proyeksi APBD Kalteng 2026 yang mengalami penurunan menjadi Rp7,1 triliun lebih.
Tomy Irawan Diran menilai bahwa pemerintah provinsi harus lebih serius dalam menggali potensi PAD, terutama dari sektor BUMD. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya.
“BUMD harus dikelola profesional orang-orang yang betul, dalam arti sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Jangan juga menaruh orang yang tidak pas,” ucapnya, Selasa (19/8/2025).
Menurut Ketua Fraksi PAN ini, tata kelola yang lemah menjadi penyebab PAD tidak optimal. Padahal, baik pihak eksekutif maupun legislatif memiliki tanggung jawab yang sama dalam memperbaiki keuangan daerah.
“Kenyataan dan faktanya memang seperti itu untuk meningkatkan PAD itu kurang. Padahal kita ini sudah disumpah dari eksekutif legislatif gimana caranya untuk memperbaiki keuangan daerah. Dasarnya dari PAD-PAD itu,” ujarnya.
Tomy juga menyoroti sejumlah potensi pajak daerah yang belum tergarap secara maksimal, seperti pajak alat berat dan pajak permukaan air, termasuk yang berasal dari BUMD. Ia meminta pemerintah daerah untuk membenahi BUMD yang ada terlebih dahulu sebelum merancang terobosan baru.
“BUMD yang ada dulu ini yang kita benahi, kalau memang tidak bisa dibenahi baru ada inisiatif apa, atau inovasi apa yang bisa mendapatkan lebih PAD,” lugasnya.
Langkah ini dianggap penting agar pemerintah provinsi tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tomy menambahkan bahwa potensi PAD Kalteng sebenarnya besar, namun pengawasannya belum maksimal.
“Jangan berharap dari dana transfer pusat. Potensi-potensi PAD kita ini besar, cuman memang belum maksimal untuk pengawasannya,” pungkasnya. (rdi/rdo)
