PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (Pemkumpol), Darliansjah mendorong mahasiswa pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR) untuk aktif menghasilkan riset yang solutif, inovatif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan Orientasi Pendidikan Program Pascasarjana UPR Tahun Akademik 2025/2026, di Aula Rahan, Gedung Rektorat UPR, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, riset yang dilakukan di kampus tidak boleh berhenti di meja laboratorium atau tersimpan di rak perpustakaan. Hasil penelitian harus dihilirisasi menjadi teknologi maupun model pemberdayaan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Mahasiswa pascasarjana adalah mitra strategis pemerintah. Riset yang kalian hasilkan jangan hanya bersifat akademis, tetapi harus aplikatif, membumi dan bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Darliansjah juga menekankan pentingnya peran generasi muda terdidik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya ekosistem gambut yang menjadi penyangga kehidupan di Kalteng.
Ia mengingatkan, bahwa data KLHK dan Greenpeace mencatat pada 2023, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia mencapai 1,1 juta hektare dengan 599 ribu hektare di antaranya berada di kawasan hidrologis gambut.
“Kita tidak punya masa depan jika merusak ekosistem gambut. Justru dari kampus harus lahir gagasan dan inovasi untuk menyelamatkan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan arah pembangunan Kalteng dalam empat fase hingga 2045, mulai dari tahap fondasi, akselerasi hilirisasi, integrasi ekonomi-ekologi, hingga pencapaian kemandirian dan daya saing global.
Menutup paparannya, Darliansjah berharap mahasiswa pascasarjana tidak hanya menjadi penghasil teori, tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan.
“Pemerintah membutuhkan riset dari kampus sebagai bahan pengambilan kebijakan. Karena itu, jadilah peneliti yang solutif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ifa/abe)
