PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono menyatakan dukungannya, terhadap rencana evaluasi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai memiliki kinerja buruk. Menurutnya, langkah ini penting, untuk memastikan tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kepanjangan tangan Gubernur untuk mencapai target-target yang diinginkan, kalau tidak mampu, ya dievaluasi,” ucapnya, Jumat (15/8/2025).
Ia menyampaikan, hal ini sebagai respons terhadap perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kalteng.
“Mungkin kita butuh penyegaran, tapi itu hak prerogatif Gubernur,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Gubernur sebagai pemegang kebijakan tertinggi di daerah.
Lebih lanjut, Purdiono menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD terhadap realisasi program-program yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita harus melihat apa yang sudah direncanakan di RPJMD, apakah itu tercapai atau tidak,” lugasnya.
Ia menegaskan bahwa instansi yang tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD layak untuk dievaluasi dan diganti.
“Kalau tidak tercapai, silakan saja diganti. Itu kewenangan Gubernur,” ujarnya.
Purdiono juga menyoroti pentingnya penempatan pejabat yang didasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan visi-misi kepala daerah. Menurutnya, hal ini akan memastikan bahwa setiap OPD dapat berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
“Intinya, perpanjangan jabatan di dinas-dinas harus diisi orang yang kompeten dan sesuai visi-misi Gubernur,” pungkasnya. (rdi/rdo)
