PALANGKA RAYA – Dalam pertemuan santai yang diawali dengan jalan sehat di Bundaran Besar Palangka Raya, Jumat (8/8/2025) kemarin, DPRD Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh, terhadap program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Pertemuan yang berlangsung di Istana Isen Mulang ini dihadiri Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur Agustiar Sabran, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Leonard S Ampung, serta perwakilan perangkat daerah.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengapresiasi langkah Gubernur Agustiar Sabran dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Arton menyebutkan bahwa dalam dua hari terakhir, DPRD telah mengundang beberapa instansi strategis seperti Bank Kalteng, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan untuk membahas peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak mulai tahun 2025.
“Hal ini patut diapresiasi,” ucapnya.
Namun, ia juga menyoroti kelemahan sistem pendataan alat berat yang masih mengandalkan laporan dari pengusaha.
“Pendataan harus sampai ke lapangan, kami menilai, hanya sekitar 0,01 persen pengusaha yang jujur melaporkan aset alat beratnya untuk dikenakan pajak,” tegasnya.
Arton mendorong pembentukan tim terpadu atau satgas untuk melakukan pendataan langsung di lapangan, serta mengawasi pungutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produksi batu bara di Kalteng. Ia menekankan pentingnya data riil untuk rekonsiliasi bagi hasil dengan pemerintah pusat.
Sementara itu Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menegaskan, bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari visi-misi pemerintahannya, terutama untuk mendukung prioritas pembangunan infrastruktur dan kesehatan.
Ia telah memetakan tiga zona strategis untuk peningkatan PAD, mencakup sektor BBM dengan plat KH, Bank Kalteng, serta potensi pajak dari alat berat, air permukaan, dan mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Agustiar menegaskan, pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, kejaksaan, kepolisian, dan Korem, untuk mencapai tujuan tersebut.
“Kita tidak bisa dilakukan sendiri,” ujarnya. (rdi/rdo)
