PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran menegaskan, hingga kini Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalteng dalam kondisi terkendali.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus melaksanakan dan meningkatkan upaya pengendalian Karhutla selama puncak musim kemarau yang diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berlangsung hingga Oktober 2025.
Hal ini disampaikan Gubernur Agustiar dalam rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla di beberapa wilayah Indonesia tahun 2025, gang digelar secara virtual dan diikuti dari ruang kerja Gubernur Kalteng.
Rapat dipimpin oleh Menteri Ligkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni, serta didampingi oleh Kepala BNPB, Lenjen TNI.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini didukung penuh oleh Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalteng serta seluruh elemen masyarakat, berkomitmen memperkuat mekanisme rutin Pengendalian Karhutla melalui pembentukan Satgas Pengendali Karhutla,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dikatakan, bahwa jika dalam evaluasi mingguan dinilai penting. Maka dari itu, Pemprov siap menetapkan status keadaan darurat bencana karhutla dan menyampaikan permohonan dukungan operasi udara kepada BNPB.
Gubernur kemudian merinci kebutuhan minimal, sebanyak enam unit helikopter water bombing dan dua unit helikopter patroli. Selain itu, pihaknya mengusulkan bantuan DSP agar operasi darat oleh personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng dan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun bisa berjalan optimal.
“Dukungan ini diharapkan, dapat dicairkan lebih cepat dan tidak bersifat reimburse,” jelasnya.
Gubernur Agustiar juga melaporkan, bahwa berdasarkan data SIPONGI, terdapat 1.326 hotspot di Kalteng atau 2,09 persen dari total nasional. Luas lahan terbakar mencapai 146,21 hektare, atau 1,70 persen dari total luas Karhutla nasional. Namun hingga Juli 2025, BMKG menyebut tidak terpantau sebaran asap di wilayah Kalteng. (ter/abe)
