PALANGKA RAYA – Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Endang Susilawatie menyampaikan, hasil evaluasi Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III pada Selasa, 3 Juni 2025, Fraksi Gerindra memberikan perhatian khusus pada kualitas dan efektivitas pelaksanaan belanja daerah.
Fraksi Gerindra mengakui realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang mencapai Rp 8,33 triliun lebih merupakan angka positif. Rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,82 triliun lebih, pendapatan transfer Rp 5,33 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 184 miliar lebih.
“Peningkatan PAD dibanding tahun sebelumnya dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat fiskal daerah,” ucapnya saat menyampaikan pandangan fraksi, dalam Rapat Paripurna Ke 7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu (4/6/2025) kemarin.
Namun, fokus utama Fraksi Gerindra terletak pada dampak belanja daerah terhadap masyarakat. Meskipun total belanja daerah terealisasi sebesar Rp 9,13 triliun lebih, meliputi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya melihat manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya volume serapan anggaran.
Endang Susilawatie mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi belanja antar sektor berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan. Sektor pendidikan, kesehatan, pendidikan umum, dan perhubungan mendominasi belanja.
“Fraksi Gerindra mendorong agar realisasi anggaran di sektor-sektor tersebut menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan publik, seperti akses pendidikan merata, pelayanan kesehatan berkualitas, dan peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra juga mencermati temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Temuan tersebut meliputi ketidaksesuaian penetapan Pajak Air Permukaan, kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp 1,34 miliar, dan pengelolaan aset tetap yang belum tertib.
Fraksi Gerindra mendesak agar temuan-temuan ini segera ditindaklanjuti untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Kami berharap agar Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dapat memperhatikan catatan dan rekomendasi dari Fraksi Gerindra ini demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (rdi/rdo)
