PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agus Candra kembali menegaskan, pentingnya peran daerah dalam mengurangi pemborosan pangan.
Hal ini disampaikan saat mengikuti Sosialisasi dan Koordinasi Daring bersama Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, melalui Zoom Meeting dari ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan, baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, Agus menyoroti tantangan serius yang dihadapi dunia terkait Food Loss and Waste (FLW).
Berdasarkan data FAO tahun 2011, sekitar sepertiga dari total pangan global setara 1,3 miliar ton terbuang setiap tahun. Sementara itu, Indonesia masih harus bergelut dengan isu krisis pangan dan kerawanan gizi.
“Ini bukan sekadar soal efisiensi, tapi juga komitmen global. Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap target SDGs poin 12.3, yaitu memangkas 50 persen food waste per kapita di tingkat konsumen dan retail pada tahun 2030,” tegasnya.
Ia menjelaskan, bahwa target tersebut telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.
Poin utamanya adalah penguatan ketahanan ekonomi yang adil dan berkualitas, termasuk peningkatan sistem pangan nasional.
“Secara khusus, program prioritas kami fokus pada peningkatan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan, termasuk tata kelola food waste secara nasional,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Agus menyebut Gerakan Selamatkan Pangan yang diluncurkan oleh Badan Pangan Nasional sejak 2022 sebagai upaya konkrit dalam menekan angka kehilangan dan pemborosan pangan.
Gerakan ini mengusung dua pendekatan utama yakni, pencegahan pemborosan lewat regulasi dan edukasi serta aksi penyelamatan pangan untuk masyarakat rentan.
“Melalui gerakan ini, makanan berlebih yang sebelumnya berpotensi terbuang kini dapat disalurkan kepada yang membutuhkan, sekaligus menjadi solusi menurunkan kerawanan pangan,” jelasnya.
Ia menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dari akademisi hingga media, dalam semangat pentahelix. Menurutnya, peran pemerintah sangat strategis dalam mengatur kebijakan, membangun sinergi dan menjalankan intervensi lapangan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi dari semua lini pusat hingga daerah untuk menjadikan gerakan ini berdampak nyata,” pungkas Agus. (ifa/abe)
