PALANGKA RAYA – Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawasi pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara. Hal ini disampaikan Satriadi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan koordinasi dan supervisi langsung di Barito Utara.
“Sesuai amar putusan MK, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah diminta untuk melakukan koordinasi dan supervisi langsung di sana, dan kami siap melaksanakannya,” ujar Satriadi.
Dia menambahkan, pengawasan PSU akan dilakukan dengan berbagai metode. “Ada banyak metode yang dilakukan dalam pengawasan. Seperti kemungkinan memperkuat pengawasan oleh pengawas kelurahan/desa, membuka posko-posko informasi di tingkat kecamatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa strategi pelaksanaan pengawasan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Untuk langkahnya seperti apa, tentu kawan-kawan di Barito Utara yang lebih paham kondisi lapangan, paham aspek sosial budaya setempat.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) Bawaslu Kalteng, Nurhalina menegaskan, pihaknya akan turun langsung dalam mengawasi PSU di Barito Utara. “Kita akan mulai melakukan pengawasan bertahap seperti sebelumnya, dan upaya pencegahan akan ditingkatkan,” kata Nurhalina.
Bawaslu Kalteng berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan PSU di Barito Utara berjalan lancar, jujur, dan adil. Pengawasan yang komprehensif dan partisipatif diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilihan. (rdi/ens)
